Tulisan ini akan menjelaskan salah satu sumber utama kebijakan luar negeri Indonesia yaitu prinsip bebasaktif. Prinsip bebas aktif telah diterapkan secara kontinyu sejak tahun 1945 hingga saat ini sehingga seringkaliprinsip ini menjadi tolak ukur kebijakan luar negeri. Dalam tulisan ini, prinsip bebas aktif akan dilihat dalamperspektif teori peran dalam kebijakan luar negeri. Dalam teori peran, kebijakan luar negeri sebuah negarabersumber pada dua hal yaitu konsepsi peran dan harapan peran. Prinsip bebas aktif merupakan salah satusumber konsepsi peran bagi Indonesia sehingga prinsip ini patut dilihat seberapa besar pengaruhnya danbagaimana digunakan oleh para pengambil kebijakan. Dalam tulisan ini, penulis akan mengeksplorasi dinamikapolitik luar negeri dengan prinsip bebas aktif dari masa Soekarno sampai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).Kata kunci: Kebijakan Luar Negeri, Prinsip Bebas Aktif, Teori Peran
Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia Pdf Download
Seminar ini dibuka oleh Dekan FISIP UI, Dr. Arie S. Soesilo, M.Sc. yang menyambut baik topik pembahasan dalam seminar tersebut. Dekan FISIP UI mengungkapkan bahwa prinsip bebas aktif menjadi prinsip dasar dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Bersinergi dengan pernyataan Dekan FISIP UI, dalam pidatonya mewakili Plt. Kepala BPPK, Plt. Direktur Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa, Leonard F. Hutabarat, Ph.D., mengatakan terkait dengan implementasi prinsip bebas aktif, kepentingan nasional selalu akan menjadi prioritas utama agar pada setiap penerapan kebijakan luar negeri tidak merugikan dan dapat memberikan manfaat secara langsung bagi masyrakat Indonesia.
Presentasi Prof. Donald E. Weatherbee menekankan pada pentingnya Indonesia menetapkan bagaimana prinsip bebas aktif akan diterapkan dalam kebijakan luar negerinya di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Langkah kebijakan luar negeri tersebut sangat dinantikan oleh negara-negara tetangga Indonesia karena prinsip bebas aktif telah menjadi prinsip tunggal dalam kebijakan luar negeri Indonesia sejak kemerdekaan. Indonesia diharapkan dapat segera menemukan kontinuitas yang tepat bagi prinsip tersebut dalam kebijakan luar negerinya saat ini sehingga dapat tetap memenuhi kepentingan nasional Indonesia dan melahirkan peran aktif Indonesia yang lebih memimpin di kawasan.
Edy Prasetyono, Ph.D. memberikan pandangan bahwa kondisi regionalisme saat ini sangat diwarnai oleh kompetisi antar kekuatan wilayah seperti antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Dalam kondisi kompetitif tersebut dapat membuka peluang negara-negara yang bekerja sama secara ekonomi untuk berkompetisi dalam bidang politik dan militer. Oleh sebab itu, meskipun terus berupaya untuk memperkuat kerja sama ekonomi sebagai salah satu fokus kebijakan luar negeri, Indonesia juga perlu memerhatikan aspek geopolitik dan geostrategis di kawasan agar dapat merumuskan kebijakan luar negeri yang tepat.
Di tengah konflik Rusia versus Ukraina, Indonesia punya kesempatan untuk memainkan perannya sebagai negara yang menganut prinsip bebas aktif dalam politik luar negerinya.Untuk memahami bagaimana peran itu akan dan mesti dimainkan, publik dapat menyimak pandangan pejabat di Kementerian Luar Negeri dan pengamat politik internasional.
Kebijakan politik luar negeri Indonesia sejak merdeka selalu mengalami perubahan. Meskipun doktrin politik luar negeri bebas-aktif yang dicetuskan pertama kali oleh proklamator Mohammad Hatta tahun 1948 tidak pernah berubah, tetapi praktiknya tergantung dengan pendekatan dan tafsir yang diambil oleh para pemimpin yang berkuasa. Orde lama condong ke blok timur, orde baru condong ke blok barat, dan orde reformasi mengalami dilematis karena berbagai faktor domestik dan internasional. Dari berbagai pilihan politik yang pernah diambil oleh penguasa Indonesia, manakah yang lebih menguntungkan kepentingan nasional Indonesia itu sendiri. Hal ini yang menjadi konsen utama dari artikel ini.
Wuryandari G. Hubungan bilateral Indonesia-Jepang: menuju era baru kerja sama keamanan. Dalam: Sriyanto N, Wuryandari G, Siswanto, Elisabeth. A, editors. Indonesia sebagai negara kekuatan menengah: kajian politik luar negeri terhadap Jepang. Jakarta: Pusat Penelitian Politik; 2017. 2ff7e9595c
コメント